Analisis Komparatif Kinerja Pemerintahan Daerah Se-Sumatera Bagian Selatan Berdasarkan Opini Badan Pemeriksa Keuangan

Verawaty Verawaty; Muhammad Ibrahim Fikri; Adithya Puspita Sari; Citra Indah Merina

doi:10.33557/mbia.v20i1.1048

Verawaty Verawaty Universitas Bina Darma
Muhammad Ibrahim Fikri BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan
Adithya Puspita Sari Universitas Bina Darma
Citra Indah Merina Universitas Bina Darma

DOI: https://doi.org/10.33557/mbia.v20i1.1048

Keywords: Audit Opinion, Performance of Regional Government

Abstract

The performance of the administration of local government describes the work performance that can be achieved during a period. The performance of those that get Unqualified Opinion (UQ) should be better than those with Qualified Opinion (QO). This study was aimed to compare the performance of the regional government in Southern Sumatera which obtained UQ and OQ for the observed period. The object was 60 local governments in Southern Sumatra. Hypothesis testing used the Mann Whitney Test. The test results showed that there were differences in performance between the regional governments that obtained UQ and OQ by using the Pure Participation Rate (PPR) as the indicator. This means those that obtained UQ were more successful in providing services to the community, especially in the field of education. However, there were no differences by using the Gross Regional Domestic Product (GRDP), capital expenditure, Performance Evaluation Local Government Administration (PELGA), and Human Achievement Index (HDI) as the indicators. Research implications for local governments are expected to be able to improve the performance, especially in the field of finance by increasing detection of regional revenue sources and being able to manage them well.

Abstrak

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan sebuah bentuk gambaran dari prestasi kerja yang dapat dicapai selama periode tertentu. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mendapatkan Opini WTP semestinya lebih baik dari yang Non WTP. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di Sumatera Bagian Selatan yang memperoleh opini WTP dan Non WTP untuk periode 2015-2016. Objek penelitian ini, yaitu 60 pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Bagian Selatan. Pengujian hipotesis menggunakan Mann Whitney Test. Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja penyelenggaraan antara pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP dan Non WTP dengan menggunakan Angka Partisipasi Murni (APM). Hal ini berarti, pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP lebih berhasil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pendidikan. Namun tidak terdapat perbedaan kinerja penyelenggaraan antara pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP dan Non WTP dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), belanja modal, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), dan Indeks Prestasi Manusia (IPM). Implikasi penelitian bagi pemerintah daerah, yaitu diharapkan untuk dapat meningkatkan kinerja pemerintahan daerahnya terutama dalam bidang keuangannya dengan meningkatkan pendeteksian terhadap sumber-sumber pendapatan daerah serta mampu mengelolanya dengan baik.

Kata Kunci: opini audit, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

References

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2016). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2016. Jakarta: BPK

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2014). United Nations Development Programme (UNDP). Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah 2001-2007. Building and Reinventing Decentralised Governance (BRIDGE).

Badan Pusat Statistik. (2016). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2012-2016. Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistika. (2016). Indeks Pembangunan Manusia. Jakarta: BPS

Ghozali, I. & Chariri, A. (2007). Teori Akuntansi. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan. 2017. Realisasi APBD 2016. Jakarta: DJPK Kemenkeu.

Heriningsih, S. (2015). Analisis Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah dan Tingkat Korupsi Dianalisis dari Opini Auditor. University Research Colloquium UPN Veteran Yogyakarta 2015: 86-95.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). (2016). Angka Partisipasi Murni tahun 2016. Jakarta: Kemendikbud.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). (2016). Analisis Kinerja Pendidikan Provinsi Bengkulu. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta: Kemendikbud.

Kompas. (2017). Ketika Opini Audit BPK Tak Lagi Bermakna. KOMPAS, 31 Mei 2017 [Online] (Diakses 19 Februari 2018). http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/05/31/090000426/

ketika.opini.audit.bpk.tak.lagi.bermakna,

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia, Jakarta.

________________. (1946). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jakarta: Sekretariat Negara.

________________. (1999). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Indonesia, Jakarta.

________________. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

________________.(2004). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Jakarta: Sekretariat Negara.

________________. (2004). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.

________________. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Jakarta: BPKP.

________________. (2007). Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. Jakarta: DJPK-Kemenkeu.

________________. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jakarta: DJPK-Kemenkeu.

________________. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. Jakarta: BPKP.

________________. (2009). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Jakarta: Kementerian ESDM RI.

________________. (2009). Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Jakarta: Depkes.

________________. (2013). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara. Jakarta: Sekretariat Negara.

________________. (2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Jakarta: Sekretariat Negara.

________________. (2016. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Kepmendagri) Nomor: 120-10421 Tahun 2016 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Nasional Tahun 2015. Jakarta: Kemendagri.

________________. (2018). Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Kepmendagri) Nomor: 100-53 Tahun 2018 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Nasional Tahun 2016. Jakarta: Kemendagri.

________________. (2018). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah. Jakarta: Kemendikbud.

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Taufik. (2017). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kota se-Sumatera. Jurnal Ilmiah Gema Ekonomi, 7(1): 993-1012.

Verawaty. (2014). The Accessibility Determinants of Internet Financial Reporting of Local Government: Further Evidence from Indonesia. World Review of Business Research, 4(2): 176-195.

Verawaty. (2017). Accountability and Internet Financial Reporting of Local Government: An Indonesia Analysis. Saarbrüchen: Lambert Academic Publishing.

Verawaty. (2017). Determinan Transparansi Informasi Keuangan Daerah melalui E-government Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan. Akuisisi, 13(2): 92-107.

Verawaty, Puspanita, I., & Sularti, E. (2019). Pengaruh BPK, Karakteristik Pemerintah dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia. MBiA, 18(2): 79-99.

Verawaty, Jaya, A.K., Puspanita, I., & Nurhidayah (2020). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. MBiA, 19(1): 21-37.

Yasmin, A. (2016). Perbandingan Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota yang Memperoleh Opini WTP dan Non WTP. Tesis. Universitas Lampung.