PENGARUH BPK, KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP TINGKAT KORUPSI PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA
Keywords:
Keywords: Corruption; audit findings; follow-up recommendations; audit opinions; government measures; capital expenditure; human development index
Abstract
ABSTRACT
This research was aimed to obtain empirical evidence about the influence of audit findings, follow-up to the results of recommendations and audit opinions on the level of local government corruption in Indonesia with the size of the government, capital expenditure and human development index as a control variable. The research sample was 30 provincial governments that met the criteria. The analysis technique was quantitative by using multiple linear regression. The results indicated that only follow-up recommendations had an influence on the level of corruption. The implication is that the regional government needs to be aware of violations of the laws and regulations during the process of government administration, especially for actions that can cause state losses.
References
Arifianti, H., Payamta & Sutaryo (2013). Pengaruh Pemeriksaan dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Indonesia). Paper dipresentasikan pada Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XVI, Manado, 25-28 September 2013.
Azhar, K. & Setyaningrum, D. (2015). Pengaruh Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Korupsi Kementrian/Lembaga di Indonesia. Universitas Indonesia. Diakses dari http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2018-10/S59195-Khaliful%20Azhar.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (2015). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I.
Badan Pusat Statistik (BPS). (2016). Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi, 2010-2017 (Metode Baru).
CNN Indonesia. (2016). Tingkat Korupsi Tinggi Hambat Kualitas Pendidikan. (Diakses dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160518173613-20-131716/tingkat-korupsi-tinggi-hambat-kualitas-pendidikan.
Detik Finance. (2017). Kemenkeu: Korupsi Terbesar di Pengadaan Konstruksi Bangunan. Diakses dari https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3738399/kemenkeu-korupsi-terbesar-di-pengadaan-konstruksi-bangunan.
Doyle, J., Ge, W., & McVay, S. (2007). Determinants of Weaknesses in Internal Control over Financial Reporting. Journal of Accounting and Economics, 44(2007): 193-223.
Effendy, Y. (2013). Tinjauan Hubungan Opini WTP BPK dengan Kasus Korupsi pada Pemda di Indonesia Kajian Manajemen Keuangan Pemerintah, Hubungan antara Masyarakat, Pemerintah dan Pemeriksa (Auditor). Jurnal Manajemen dan Bisnis, 13(1): 46-55.
Franciari, P. S. & Sugiyanto, F. X. (2013). Analisis Hubungan IPM, Kapasitas Fiskal, dan Korupsi terhadap Kemiskinan di Indonesia (Studi Kasus 38 Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2008 dan 2010). Diponegoro Journal of Economics, 2(2): 1-14.
Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 21 Update PLS Regresi. Edisi Ketujuh. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Harianto, D. & Adi, P. H. (2007). Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita. Paper dipresentasikan pada Simposium Nasional Akuntansi (SNA) X, Unhas Makassar, 26-28 Juli 2007.
Hasthoro, H. A. & Suhardjanto, D. (2014) Karakteristik Pemerintah Daerah, Korupsi dan Kinerja Keuangan Daerah. Paper dipresentasikan pada Konferensi Ilmiah Akuntansi 1-2014, IAIKAPd Wilayah Jakarta Banten di Universitas Mercu Buana Jakarta, 26-27 Februari 2014.
Heriningsih, S. & Marita. (2013). Pengaruh Opini Audit dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa). Buletin Ekonomi, 11(1): 1-12.
Huefner, R. J. (2011). Fraud Risks in Local Government: An Analysis of Audit Findings. Journal of Forensic & Investigative Accounting, 3(3): 111-125.
Indonesian Corruption Watch (ICW). (2015). Laporan Akhir Tahun 2015.
Indonesian Corruption Watch (ICW). (2016). Laporan Akhir Tahun 2016.
Ismunawan. (2016). Pengaruh Faktor non Keuangan dan Keuangan terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia. Universitas Sebelas Maret. Diakses dari https://eprints.uns.ac.id/24956/1/S4311030_pendahuluan.pdf.
Kejaksaan Republik Indonesia. (2015). Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia 2015.
Kristanto, S. B. (2009). Pengaruh Ukuran Pemerintahan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Modal sebagai Prediktor Kelemahan Pengendalian Internal. Jurnal Akuntansi Ukrida Universitas Kristen Krida Wacana, 9(1): 41-62.
Kurniawan, T. (2013). Peranan Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, 16(2): 116-121.
Kompas. (2014). KPK: Kelemahan Sistem Pelayanan Publik Jadi Celah Suap. Diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2014/06/03/2321553/KPK.Kelemahan.Sistem.Pelayanan.Publik.Jadi.Celah.Suap.
Lessmann, C. & Markwardt, G. (2010). One Size Fits All? Decentralization, Corruption, and the Monitoring of Bureaucrats. World Development, 38(4): 631-646.
Liu, J. & Lin, B. (2012). Government Auditing and Corruption Control: Evidence from China's Provincial Panel Data. China Journal of Accounting Research, 5(2): 163-186.
Lukfiarini, R. (2018). Pengaruh Hasil Audit BPK-RI terhadap Tingkat Korupsi. Universitas Lampung Diakses dari http://digilib.unila.ac.id/30322/2/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf.
Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI Publisher.
Masyitoh, R. D. , Wardhani, R., & Setyaningrum, D. (2015). Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit dan Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Persepsi Korupsi pada Pemerintah Daerah Tingkat II Tahun 2008-2010. Paper dipresentasikan pada Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XVIII, USU Medan, 16-19 September 2015.
Olken, B. A. (2007). Monitoring Corruption: Evidence from a Field Experiment in Indonesia. Journal of Political Economy, 115(2): 200-249.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71. (2010). Standar Akuntansi Pemerintahan.
Rajasa, A. (2014). Analisis Hubungan Tingkat Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Persepsi Korupsi pada Negara-Negara Anggota APEC. Jurnal Eksekutif, 11(1): 77-87.
Republika. (2013). Tingkat Pendidikan di Indonesia Tak Pengaruhi Perilaku Korupsi. Diakses dari https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/11/10/mw20ma-tingkat-pendidikan-di-indonesia-tak-pengaruhi-perilaku-korupsi.
Rini, R. & Sarah, A. (2014). Opini Audit dan Pengungkapan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten serta Kaitannya dengan Korupsi di Indonesia. Jurnal Etikonomi, 13(1): 1-20.
Setyaningrum, D. (2015). Kualitas Auditor, Pengawasan Legislatif dan Pemanfaatan Hasil Audit dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Disertasi. Universitas Indonesia: Depok. Diakses dari http://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak/id_abstrak-20404510.pdf.
Sharma, C. & Mitra, A. (2015). Corruption, Governance and Firm Performance: Evidence from Indian Enterprises. Journal of Policy Modeling, 37(5): 835-851.
Sugiyono (2016). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D. Bandung: Alfabeta.
Sumarjo, H. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Universitas Sebelas Maret:Surakarta Diakses dari https://eprints.uns.ac.id/4060/1/169923001201211261.pdf.
Transparency International Indonesia. (2016). Corruption Perceptions Index 2015. Perbaiki Penegakan Hukum, Perkuat KPK, Benahi Layanan Publik. Diakses dari http://pkppwasbang.upi.edu/2016/03/17/corruption-perceptions-index-2015-perbaiki-penegakan-hukum-perkuat-kpk-benahi-layanan-publik.
Umar, H. (2012). Pengawasan untuk Pemberantasan Korupsi. Jurnal Akuntansi dan Auditing, 8(2): 95-189.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Verawaty. (2016). Determinan Timeliness Penetapan APBD Pemerintah. Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL), 7(3): 498-508.
Verawaty. (2017). Accountability and Internet Financial Reporting of Local Government: An Indonesia Analysis. LAMBERT Academic Publishing: Germany.
Warmer, M. W. (2012). Does Local Government Size Matter? Privatization and Hybrid System of Local Service Delivery. Working Paper International Center for Public Policy, Georgia State University, USA. Diakses dari https://icepp.gsu.edu/files/2015/03/ispwp1212.pdf.
Windarti, A. (2015). Pengaruh Anggaran Belanja Daerah dan Senjangan Anggaran terhadap Tingkat Korupsi di Indonesia. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Diakses dari http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/31370/1/Anissa%20Windarti.pdf.
Yuliana, I. & Setyaningrum, D. (2016). Pengaruh Penerapan E-Government dan Akuntabilitas terhadap Persepsi Korupsi di Kementrian/Lembaga. Paper dipresentasikan pada Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XIX, Unila Lampung, 24-27 Agustus 2016.
Azhar, K. & Setyaningrum, D. (2015). Pengaruh Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Korupsi Kementrian/Lembaga di Indonesia. Universitas Indonesia. Diakses dari http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2018-10/S59195-Khaliful%20Azhar.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (2015). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I.
Badan Pusat Statistik (BPS). (2016). Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi, 2010-2017 (Metode Baru).
CNN Indonesia. (2016). Tingkat Korupsi Tinggi Hambat Kualitas Pendidikan. (Diakses dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160518173613-20-131716/tingkat-korupsi-tinggi-hambat-kualitas-pendidikan.
Detik Finance. (2017). Kemenkeu: Korupsi Terbesar di Pengadaan Konstruksi Bangunan. Diakses dari https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3738399/kemenkeu-korupsi-terbesar-di-pengadaan-konstruksi-bangunan.
Doyle, J., Ge, W., & McVay, S. (2007). Determinants of Weaknesses in Internal Control over Financial Reporting. Journal of Accounting and Economics, 44(2007): 193-223.
Effendy, Y. (2013). Tinjauan Hubungan Opini WTP BPK dengan Kasus Korupsi pada Pemda di Indonesia Kajian Manajemen Keuangan Pemerintah, Hubungan antara Masyarakat, Pemerintah dan Pemeriksa (Auditor). Jurnal Manajemen dan Bisnis, 13(1): 46-55.
Franciari, P. S. & Sugiyanto, F. X. (2013). Analisis Hubungan IPM, Kapasitas Fiskal, dan Korupsi terhadap Kemiskinan di Indonesia (Studi Kasus 38 Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2008 dan 2010). Diponegoro Journal of Economics, 2(2): 1-14.
Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 21 Update PLS Regresi. Edisi Ketujuh. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Harianto, D. & Adi, P. H. (2007). Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita. Paper dipresentasikan pada Simposium Nasional Akuntansi (SNA) X, Unhas Makassar, 26-28 Juli 2007.
Hasthoro, H. A. & Suhardjanto, D. (2014) Karakteristik Pemerintah Daerah, Korupsi dan Kinerja Keuangan Daerah. Paper dipresentasikan pada Konferensi Ilmiah Akuntansi 1-2014, IAIKAPd Wilayah Jakarta Banten di Universitas Mercu Buana Jakarta, 26-27 Februari 2014.
Heriningsih, S. & Marita. (2013). Pengaruh Opini Audit dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa). Buletin Ekonomi, 11(1): 1-12.
Huefner, R. J. (2011). Fraud Risks in Local Government: An Analysis of Audit Findings. Journal of Forensic & Investigative Accounting, 3(3): 111-125.
Indonesian Corruption Watch (ICW). (2015). Laporan Akhir Tahun 2015.
Indonesian Corruption Watch (ICW). (2016). Laporan Akhir Tahun 2016.
Ismunawan. (2016). Pengaruh Faktor non Keuangan dan Keuangan terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia. Universitas Sebelas Maret. Diakses dari https://eprints.uns.ac.id/24956/1/S4311030_pendahuluan.pdf.
Kejaksaan Republik Indonesia. (2015). Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia 2015.
Kristanto, S. B. (2009). Pengaruh Ukuran Pemerintahan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Modal sebagai Prediktor Kelemahan Pengendalian Internal. Jurnal Akuntansi Ukrida Universitas Kristen Krida Wacana, 9(1): 41-62.
Kurniawan, T. (2013). Peranan Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, 16(2): 116-121.
Kompas. (2014). KPK: Kelemahan Sistem Pelayanan Publik Jadi Celah Suap. Diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2014/06/03/2321553/KPK.Kelemahan.Sistem.Pelayanan.Publik.Jadi.Celah.Suap.
Lessmann, C. & Markwardt, G. (2010). One Size Fits All? Decentralization, Corruption, and the Monitoring of Bureaucrats. World Development, 38(4): 631-646.
Liu, J. & Lin, B. (2012). Government Auditing and Corruption Control: Evidence from China's Provincial Panel Data. China Journal of Accounting Research, 5(2): 163-186.
Lukfiarini, R. (2018). Pengaruh Hasil Audit BPK-RI terhadap Tingkat Korupsi. Universitas Lampung Diakses dari http://digilib.unila.ac.id/30322/2/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf.
Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI Publisher.
Masyitoh, R. D. , Wardhani, R., & Setyaningrum, D. (2015). Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit dan Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Persepsi Korupsi pada Pemerintah Daerah Tingkat II Tahun 2008-2010. Paper dipresentasikan pada Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XVIII, USU Medan, 16-19 September 2015.
Olken, B. A. (2007). Monitoring Corruption: Evidence from a Field Experiment in Indonesia. Journal of Political Economy, 115(2): 200-249.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71. (2010). Standar Akuntansi Pemerintahan.
Rajasa, A. (2014). Analisis Hubungan Tingkat Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Persepsi Korupsi pada Negara-Negara Anggota APEC. Jurnal Eksekutif, 11(1): 77-87.
Republika. (2013). Tingkat Pendidikan di Indonesia Tak Pengaruhi Perilaku Korupsi. Diakses dari https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/11/10/mw20ma-tingkat-pendidikan-di-indonesia-tak-pengaruhi-perilaku-korupsi.
Rini, R. & Sarah, A. (2014). Opini Audit dan Pengungkapan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten serta Kaitannya dengan Korupsi di Indonesia. Jurnal Etikonomi, 13(1): 1-20.
Setyaningrum, D. (2015). Kualitas Auditor, Pengawasan Legislatif dan Pemanfaatan Hasil Audit dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Disertasi. Universitas Indonesia: Depok. Diakses dari http://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak/id_abstrak-20404510.pdf.
Sharma, C. & Mitra, A. (2015). Corruption, Governance and Firm Performance: Evidence from Indian Enterprises. Journal of Policy Modeling, 37(5): 835-851.
Sugiyono (2016). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D. Bandung: Alfabeta.
Sumarjo, H. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Universitas Sebelas Maret:Surakarta Diakses dari https://eprints.uns.ac.id/4060/1/169923001201211261.pdf.
Transparency International Indonesia. (2016). Corruption Perceptions Index 2015. Perbaiki Penegakan Hukum, Perkuat KPK, Benahi Layanan Publik. Diakses dari http://pkppwasbang.upi.edu/2016/03/17/corruption-perceptions-index-2015-perbaiki-penegakan-hukum-perkuat-kpk-benahi-layanan-publik.
Umar, H. (2012). Pengawasan untuk Pemberantasan Korupsi. Jurnal Akuntansi dan Auditing, 8(2): 95-189.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Verawaty. (2016). Determinan Timeliness Penetapan APBD Pemerintah. Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL), 7(3): 498-508.
Verawaty. (2017). Accountability and Internet Financial Reporting of Local Government: An Indonesia Analysis. LAMBERT Academic Publishing: Germany.
Warmer, M. W. (2012). Does Local Government Size Matter? Privatization and Hybrid System of Local Service Delivery. Working Paper International Center for Public Policy, Georgia State University, USA. Diakses dari https://icepp.gsu.edu/files/2015/03/ispwp1212.pdf.
Windarti, A. (2015). Pengaruh Anggaran Belanja Daerah dan Senjangan Anggaran terhadap Tingkat Korupsi di Indonesia. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Diakses dari http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/31370/1/Anissa%20Windarti.pdf.
Yuliana, I. & Setyaningrum, D. (2016). Pengaruh Penerapan E-Government dan Akuntabilitas terhadap Persepsi Korupsi di Kementrian/Lembaga. Paper dipresentasikan pada Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XIX, Unila Lampung, 24-27 Agustus 2016.
Published
2019-08-03
How to Cite
Verawaty, V. (2019). PENGARUH BPK, KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP TINGKAT KORUPSI PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA. MBIA, 18(2), 79–99. https://doi.org/10.33557/mbia.v18i2.428
Abstract viewed = 1627 times 
7 : 2015 times
MBIA Universitas Bina Darma Jalan Jend. A. Yani 13 Ulu Palembang 
MBIA by http://journal.binadarma.ac.id/index.php/mbia is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
