Penerapan Good Governance Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pada Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

  • Ro'a Sarimalia Universitas Bina Darma
  • Fitriasuri Fitriasuri Universitas Bina Darma
Keywords: LKJiP; Good Governance; Accountability.

Abstract

The South Sumatra Provincial Government Agency Performance Report is a report on the implementation of the South Sumatra Provincial Government in fulfilling the obligation to be accountable for the success of the organization's vision and mission in achieving the goals and objectives set out in the performance determination document and other planning documents as material for measuring and evaluating performance accountability for can be used in continuous improvement efforts (continues improvement) towards good local governance (Good Local Governance). This study is to analyze the role of Government Agency Performance Reports in improving Good Governance in the regional government of South Sumatra province. The research method used in this research is descriptive qualitative method. The data obtained are then interpreted and analyzed, so as to provide information that can be used to solve the problems at hand. The role of the Government Agency Performance Report (LKJiP) in the 2015-2019 period in improving Good Governance in South Sumatra Province, the results can be seen from the Achievement of the Value of Government Agency Performance Reports (LKJiP) 2015-2019 averaging 76.59 with Very Good results and Targets. - targets that have been implemented effectively and efficiently are seen from the average achievement of targets reaching 100%. LKJiP is expected to consistently encourage the improvement of management processes in various government agencies so that it can be seen whether the performance achievements are as planned or not.

 

Abstrak

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan merupakan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan visi dan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan lain sebagai bahan pengukuran dan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk dapat digunakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus (continues improvement) menuju tata kelola pemerintahan daerah yang baik (Good Local Governance). Penelitian ini untuk menganalisis peranan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam meningkatkan Good Governance pada Pemerintahan daerah provinsi Sumatera Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh, kemudian diinterpretasikan dan dianalisis, sehingga dapat memberikan informasi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Peran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) pada periode tahun 2015 – 2019 dalam meningkatkan Good Governance di Provinsi Sumatera Selatan hasilnya dapat dilihat dari Capaian Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  (LKJiP) tahun 2015-2019  rata-rata 76.59 dengan hasil yang Sangat Baik dan Sasaran-sasaran yang telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dilihat dari pencapaian rata-rata sasaran-sasaran mencapai 100%. LKJiP diharapkan secara konsisten mendorong perbaikan proses manajemen di berbagai instansi pemerintah sehingga dapat dilihat capaian kinerja apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak.

Kata kunci: LKJiP; Good Governance; Akuntabilitas.

References

Adya Barata, Atep dan Bambang Trihartanto.2004. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara/daerah . Jakarta : Elex Media Komputindo.

Adrianto, Nico. 2007. Good Government : Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Government. Palangkaraya : Bayu Media

Dwiyanto, Agus. 2006. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah mada University Press

Erly Putri Mandasari. 2015. Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuman: Perspektif Value For Money. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.

Indra Bastian. 2006. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Eriangga. Yogyakarta.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 {tnimg Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Khahd Faisal.2010. Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja: Studi Kasus Pada Direktorat Pembinaan SLB. Skripsi Tidak Diterbitkan. Jakarta:Universitas Indonesia.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (2003), Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Mardiasmo. 2004. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta

Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik, Andi Yogyakarta. Yogyakarta.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29. Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penerapan Kinerja dan Pelaporan”.

Peraturan Presiden Nomor 29. Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sedarmayanti. 2012. Good Governance “Kepemerintahan yang Baik. Bagian Kedua Edisi Revisi. CV Mandar Maju. Bandung

Sumadya Merry Christina.2014. Mengungkap Pemahaman Aparatur Terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Peibendaharaan Negara Surabaya 1). Skripsi Tidak Diterbitkan. Sekolah Tinggi ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

Susan Susanto.2013/lttt///.s7.v Ixjporan Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Kebudayaan dan pariwisata provinsi Sulawesi IJiara. Skripsi. Manado: Program Studi Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado, ISSN 2303-1174.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 15 Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Wakhyudi. 2011. Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Revisi). Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP.

Zawawi, Muhamad. (2016). Model Akuntabilitas Kinerja SKPD Dalam Mewujudkan Good Governance. Jurnal Pemerintahan Dan Politik Volume 1 No.1 Januari 2016

Published
2021-03-27
How to Cite
Sarimalia, R., & Fitriasuri, F. (2021). Penerapan Good Governance Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pada Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Ilmiah Bina Manajemen, 4(1), 43-58. https://doi.org/10.33557/jibm.v4i1.1254
Section
Articles
Abstract viewed = 317 times
Download PDF : 292 times